Pemerataan SPKLU: Kunci Sukses Transisi Kendaraan Listrik
Kendaraan listrik semakin populer sebagai solusi transportasi ramah lingkungan. Tapi kenyataannya, penyebaran kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia masih belum merata.
Khususnya di luar Pulau Jawa, pertumbuhannya berjalan lambat. Salah satu penyebab utama? Minimnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU.
Kami percaya bahwa masa depan kendaraan listrik di Indonesia sangat bergantung pada infrastruktur yang mendukung.
Dalam konteks ini, SPKLU bukan sekadar pelengkap, ia adalah fondasi. Tanpa SPKLU yang tersebar luas dan merata, kamu mungkin ragu untuk beralih ke mobil listrik. Itulah sebabnya topik ini jadi sangat penting.
Kesenjangan Infrastruktur: Fokus Masih di Pulau Jawa
Menurut laporan TVR Parlemen dari Cikampek, anggota Komisi 12 DPR RI, Nevi Zuairina, menyoroti ketimpangan pembangunan SPKLU di berbagai wilayah Indonesia. Per April 2024, Pulau Jawa sudah memiliki lebih dari 960 unit SPKLU. Namun angka ini jauh kontras dengan wilayah lain:
- Sumatera hanya 165 unit
- Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 116 unit
- Maluku 8 unit
- Papua bahkan hanya 7 unit
Data ini memperlihatkan adanya ketimpangan yang signifikan. Padahal, jika kita ingin mendorong masyarakat di luar Pulau Jawa untuk beralih ke kendaraan listrik, infrastruktur seperti SPKLU harus lebih dulu tersedia secara merata.
Telur atau Ayam Dulu? SPKLU atau Mobilnya?
Pertanyaan klasik “mana duluan, ayam atau telur?” muncul juga dalam diskusi soal mobil listrik. Haruskah masyarakat membeli kendaraan listrik terlebih dahulu, atau pemerintah menyediakan SPKLU-nya dulu?
Kami cenderung sepakat dengan pendapat Bu Nevi: SPKLU-nya dulu. Tanpa SPKLU yang tersedia secara mudah, kamu pasti akan berpikir dua kali untuk membeli kendaraan listrik.
Bahkan di kota-kota besar sekalipun, SPKLU masih terkonsentrasi di pusat-pusat perbelanjaan atau gedung perkantoran saja. Lalu, bagaimana dengan daerah yang tidak punya akses ke fasilitas seperti itu?
Distribusi Listrik dan Tantangan Wilayah 3T
Isu lain yang tak kalah penting adalah pemerataan distribusi listrik ke wilayah 3T—Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Kendaraan listrik tentu membutuhkan listrik stabil untuk pengisian daya. Jika distribusi listrik saja masih dari desa ke desa, bukan dari rumah ke rumah, bagaimana mungkin ekosistem kendaraan listrik bisa berkembang?
Kami melihat bahwa transisi ke kendaraan listrik harus diiringi dengan keadilan energi. Artinya, setiap warga negara—di mana pun mereka tinggal, punya hak dan akses yang sama terhadap energi bersih. Dan itu dimulai dari pembangunan SPKLU dan jaringan listrik yang merata.
Potensi Ekonomi Daerah dengan Hadirnya SPKLU
Pembangunan SPKLU bukan hanya soal mobil listrik, tapi juga potensi ekonomi lokal. Di luar Pulau Jawa, kehadiran SPKLU dapat menjadi penggerak baru bagi ekonomi daerah. Bagaimana bisa?
Ketika SPKLU dibangun di kota-kota kecil, akan ada potensi tumbuhnya ekosistem baru: kafe atau warung yang menjadi tempat tunggu saat pengisian daya, bengkel khusus EV, hingga peluang kerja baru untuk teknisi dan operator SPKLU.
Bayangkan kalau satu SPKLU bisa menarik 10–20 kendaraan per hari, itu berarti perputaran ekonomi yang tidak sedikit.
Kami yakin, jika dimanfaatkan dengan tepat, kehadiran SPKLU bisa menjadi daya ungkit bagi pembangunan ekonomi berbasis teknologi hijau di berbagai daerah Indonesia.
SPKLU sebagai Pilar Ekosistem Kendaraan Listrik
SPKLU bukan cuma colokan listrik. Ia adalah bagian dari ekosistem kendaraan listrik yang lebih besar. Tanpa SPKLU yang memadai, kendaraan listrik akan jadi barang mewah yang hanya dinikmati oleh mereka yang tinggal di kota besar.
Kami menyarankan agar pemerintah tidak hanya membangun SPKLU berdasarkan jumlah kendaraan listrik yang sudah ada, tetapi juga proaktif membangun di wilayah yang berpotensi tumbuh.
Apalagi saat ini banyak mobil listrik baru dengan harga terjangkau mulai masuk pasar Indonesia. Artinya, pengguna baru akan terus bertambah, dan mereka butuh jaminan pengisian daya yang mudah.
Peran PLN dan Kolaborasi Swasta
Dalam mendorong pemerataan pembangunan SPKLU, peran PLN sangat penting. Tapi tidak bisa PLN bekerja sendirian.
Harus ada kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta. Banyak mal, perkantoran, bahkan SPBU yang bisa bertransformasi jadi titik pengisian daya kendaraan listrik.
Langkah-langkah insentif seperti pemotongan pajak, kemudahan izin operasional, hingga kemitraan strategis harus digencarkan agar investasi di sektor ini menarik. SPKLU harus dilihat sebagai peluang bisnis baru, bukan beban.
SPKLU Harus Mendahului Transisi
Jika kamu bertanya, "Kapan saat yang tepat untuk beralih ke kendaraan listrik?" Jawaban kami: saat SPKLU tersedia di sekitarmu. Pemerintah harus mempercepat pembangunan SPKLU ke seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya Jawa. Tanpa akses pengisian yang merata, transisi kendaraan listrik akan berjalan tersendat.
Kami mengajak kamu untuk ikut mendorong gerakan ini. Mulailah dengan menyuarakan pentingnya SPKLU di daerahmu, atau bahkan mempertimbangkan untuk menjadi mitra pembangunan SPKLU di tempat strategis.
Masa depan transportasi Indonesia ada di tangan kita bersama, lebih hijau, lebih bersih, dan lebih inklusif.
